Header Ads

Anggaran KPU Lahat Diduga Telah Terjadi Penyimpangan

LAHAT, SS - Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lahat diduga menuai masalah. Pasalnya, anggaran KPU sebesar Rp. 43 Milyar pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg tersebut diduga telah terjadi penyimpangan.

Berdasarkan RKA yang dipegang KPU Kabupaten Lahat, dana tersebut yang  diturunkan ke PPK lalu diturunkan ke-KPPS dan banyak terjadi pemotongan dengan cara bervariasi.

Seperti di Kecamatan Lahat Selatan per-KPPS hanya menerima sebesar Rp. 2 juta.

Mirisnya lagi, dana Publikasi mulai dari pengumuman sampai iklan cara penjoblosan tidak ada penjelasan secara rinci.

Tidak itu saja, Rapat Pleno Penghitungan Suara Hasil Pileg dan Pilpres selama lima hari, KPU Kabupaten Lahat melaksanakannya dibawah tenda atau tarub dengan ukuran lima lokal.

Padahal perhitungan suara itu, sudah dianggarkan dalam RKA sebesar Rp. 90 juta.

Sebagai pembanding untuk Kabupaten Muara Enim, KPU melakukan perhitungan suara didalam gedung, Kota Pagaralam melaksanakan di dalam gedung, Palembang dan beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumsel.

"Kita melakukan perhitungan suara Pileg dan Pilpres hanya menggunakan Tarub lima lokal itu, untuk demi keamanan," ujar Ketua KPU Kabupaten Lahar Nana Priatna, Selasa (7/5/2019) dikonfirmasi sejumlah media di Kantor KPU Lahat.

Lebih lanjut, ketika ditanya tentang RKA dirinya membantah dan banyak tidak menggetahui dana sebesar Rp. 43 Milyar ini, penggunaannya kemana-mana.

Termasuk, adanya dugaan pemotongan disejumlah PPK dan KPPS.

"Intinya, kami minta waktu untuk memanggil para keuangan dan sekretaris, guna untuk memberikan penjelasan secara rinci soal RKA yang ada serta penggunaan dana yang ada," ungkapnya.

Nana berjanji dalam waktu dekat ini, akan melakukan klarifikasi terkait laporan penemuan awak media dilapangan.

"Insya Allah, kalau tidak ada ara melintang pada Kamis ini, kita bahas bersama di Kantor KPU Kabupaten Lahat," pungkas Nana.(Fry)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.