Header Ads

Buntut Dari Kericuhan, Lima Komisioner KPU Empat Lawang Dinonaktifkan

PALEMBANG, SS - Buntut dari kericuhan rekapitulasi suara di Kabupaten Empat Lawang, Komisioner KPU Empat Lawang resmi dinonaktifkan sementara oleh KPU RI.

Penonaktifan dilakukan hingga rekapitulasi Kabupaten Empat Lawang yang dipindahkan ke KPU Sumsel diambil alih langsung oleh Komisioner KPU Sumsel.

Komisioner KPU Empat Lawang yang dinonaktifkan terdiri dari Ali Amin SH (Ketua) dan anggota Abu Yamin SKom, Deby Yosiana SE, Hendra Gunawan SHI serta Eskan Budiman SPd.

“Komisioner Empat Lawang dinonaktifkan sejak kami mengambil alih rekapitulasi KPU Empat Lawang, itu tanggal 9 Mei, tanggal 9 kami mulai melakukan rapat pleno tingkat kecamatan itu sudah diambil alih,” kata Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana ditemui di KPU Sumsel.

Penonaktifan sementara Komisioner KPU Empat Lawang menurutnya sampai tahapan rekapitulasi tingkat nasional selesai ditanggal 22 Mei.

“Alasan penonaktifan komisioner KPU, karena jika kita harus meneruskan, itu sudah tidak ada kepercayaan masyarakat Empat Lawang. Misalnya mereka kami pindahkan ke sini rekapnya, tapi saksi-saksinya masih tidak mau, akhirnya molor-molor. Akhirnya enggak selesai rekapitulasi sehingga kami putuskan, SK-nya dari KPU RI,” terangnya.

Sebenarnya, sambung Kelly, protes atau keberatan yang muncul itu bukan lagi ranahnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Karena beberapa yang diajukan itu sebenarnya sudah diajukan pada tingkat kabupaten dan sudah diselesaikan.

Hanya saja, saksi parpol itu tetap membawa keberatan tersebut sampai di KPU Provinsi.

“Misalnya ada keberatan yang dilakukan salah prosedur, mereka memberikan keberatan itu diakhir setelah rapat pleno ditetapkan. Pada saat rapat pleno dilaksanakan, saksi parpol tidak ada atau saksi parpol tidak menyatakan keberatan, semua menyetujui makanya ditetapkan. Tetapi, setelah ditetapkan ada DB2 yang masuk. Akhirnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” jelasnya.

Menurutnya, KPU Sumsel tidak bisa melakukan penyandingan, atau menyelesaikan perselisihan perolehan suara di tingkat provinsi untuk penghitungan atau rekapitulasi di tingkat bawah. Kita hanya setingkat di bawah.

“Jadi kita hanya menggunakan DB yang hanya dilakukan di tingkat KPU Provinsi. Untuk Komisioner KPU Empat Lawang sendiri, tentu ada evaluasi dengan menonaktifkan semua Anggota KPU Empat Lawang sampai proses rekapitulasi tingkat nasional selesai. Kalau yang lain tidak ada yang melanggar aturan atau kode etik dan yang lainnya,” tegasnya.

Hal senada dikemukakan Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto.

“Saya sudah minta izin Bawaslu RI untuk menonaktifkan mereka (Komisioner KPU Empat Lawang),” ujar Iin Irwanto.

Keputusan ini diambil karena karena sudah terlalu banyak laporan.

“Kita ingin rekapitulasinya ditarik ke provinsi,” katanya.(Fry)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.