Header Ads

Banyak Perusahaan Tak Keluarkan Dana CSR, Pemkot Bahas Raperda

PRABUMULIH, SS - Berbagai proyek pembangunan, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, baik yang bersumber oleh dana APBD dan APBN, tak hanya itu, pihak swasta juga turut berperan membantu proses pembangunan melalui dana CSR (Coorporate Social Responsibility) yang mereka keluarkan, nah kedepannya peran swasta lewat pendanaan CSR tersebut, akan dapat lebih optimal, bila raperda pengelolaan CSR itu selesai digodok, demikian diungkapkan oleh Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, (13/5).


Wako mengatakan, pembahasan Raperda tentang CSR ini diharapkan bisa mendongkrak lagi peran perusahaan terhadap pembangunan di kota Prabumulih, "Selama ini baru beberapa perusahaan saja yang menunjukkan perannya. Pertamina EP Asset 2 serta KSOnya. Lalu Bank Sumsel Babel (BSB) yang baru saja membangun taman. Kalau kita lihat kan di Prabumulih tidak hanya terbatas di perusahaan itu saja. Masih banyak yang lain, kita ingin agar CSR perusahaan bisa lebih dioptimalkan, "Ungkapnya.


Menurutnya, apabila kewajiban seluruh perusahaan terpenuhi dan disinergikan dengan program pemerintah, tentunya bisa mempercepat realisasi pembangunan di Prabumulih, "Masyarakat pun akan memberikan dukungannya bagi perusahaan jika perannya memang nyata. Sehingga iklim investasi di Prabumulih juga semakin baik, "Ujarnya.


Dituturkannya juga dirinya, menginginkan agar program CSR dari perusahaan dapat menyentuh seluruh bidang, mulai dari lingkungan, infrastruktur, pendidikan serta pengentasan kemiskinan, "Seluruh bidang itu diatur dalam Perda yang disahkan. Berapa persennya di masing-masing bidang ada aturannya, "Bebernya.


Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih, Ahmad Palo SE mengatakan tak hanya Perda tentang CSR saja yang digagas atau diinisiasi oleh DPRD Prabumulih namun ada beberapa raperda lain yang dibahas dan akan disahkan.


Kelima Raperda inisiatif yang digagas DPRD antara lain raperda tentang pertamanan kota prabumulih, raperda tentang tanggung jawab social lingkungan atau lebih dikenal CSR, raperda tentang pemberdayaan perlindungan tenaga kerja lokal, raperda tentang minuman beralkohol dan raperda tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan zat aditif.


"Penegasan terhadap sejumlah aturan dalam bentuk Perda tersebut diharapkan dapat memberikan wewenang bagi aparat penegak Perda untuk melakukan tindakan tegas bagi warga yang melanggar aturan, "tandasnya.(RN)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.