Header Ads

Mengungkap Surat Sakti Oknum Anggota Dewan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja di Prabumulih?

Ilustrasi/Int
PRABUMULIH, SS-Belum lama diterpa isu terkait jatah proyek yang beberapa waktu lalu ramai diberitakan oleh beberapa media, kali ini DPRD Kota Prabumulih kembali diterpa isu tak sedap. Berdasarkan isu yang beredar ada oknum anggota dewan prabumulih meminta jatah perekrutan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kota Prabumulih.
 
Surat sakti tersebut berisi instruksi agar bisa menitipkan atau memasukkan beberapa orang dalam perekrutan tenaga kerja di salah satu perusahaan yang berada di Prabumulih. Menurut temuan portal media ini terdapat surat sakti dari oknum dewan disalah satu meja perusahaan agar bisa memasukan orang yang direkomendasikannya.

Menurut nara sumber yang minta namanya tak dipublikasikan, surat sakti tersebut berasal dari anggota komisi yang berada di DPRD Kota Prabumulih. Namun sayang, ia enggan menyebutkan siapa oknum yang melayangkan surat sakti perekrutan tenaga kerja tersebut. Diduga hal tersebut hanya untuk kepentingan pribadi oknum anggota dewan tersebut.

“Ada surat sakti dari oknum dewan yang mengintruksikan agar orang yang direkomendasikan dapat diterima bekerja. Namun itu bukan dari Komisi bidang ketenagakerjaan, melainkan dari komisi lainnya yang tidak mempunyai kewenangan terkait ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Ditempat terpisah Mulwadi Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Prabumulih saat dimintai tanggapannya terkait surat oknum anggota dewan menyatakan dirinya sangat khawatir akan surat sakti itu karena dapat menjadi gejolak masyarakat dan hanya untuk kepentingan beberapa pihak saja.

“Di Kota Prabumulih banyak orang yang belum berpenghasilan tetap dan pengangguran, jangan sampai karena adanya surat sakti tersebut menutup peluang bagi pencari kerja lainnya, karena surat sakti tersebut secara tak langsung mengintervensi pihak perusahaan agar menerima orang yang telah direkomendasikannya. Saya menyayangkan adanya surat sakti dari oknum anggota dewan tersebut karena dikhawatirkan hanya untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan politik pribadi oknum tersebut,” pungkasnya.(RN)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.