Header Ads

Pemkot Lobi Pusat, Upayakan Perda Larangan Tambang Tak Dicoret

PRABUMULIH, SS-Adanya rencana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang ingin menghapuskan sejumlah perda-perda yang dinilai menyimpang seluruh Indonesia, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terus mengupayakan agar Perda larangan tambang batu bara yang tercakup dalam Perda RTRW tidak dicoret oleh pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan oleh Sekretrais Daerah (Sekda) Kota Prabumulih Drs Djoharuddin Aini MM, Kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah Prabumulih khawatir pencabutan akan terjadi lantaran banyak pihak yang selama ini berkepentingan melakukan berbagai cara untuk pencoretan aturan tersebut, padahal perda disahkan semata-mata untuk kepentingan seluruh masyarakat di Prabumulih, "Kita khawatir nanti ada yang 'masuk angin' perda yang kita sahkan dicabut, nanti orang-orang yang punya duit banyak ini akan mempengaruhi di Kemendagri dengan meminta perda ini dicoret atau batalkan, ini yang kita takutkan, “Ujarnya.

Lanjut Sekda, saat ini pihak Pemkot saat ini terus melakukan loby dan menjelaskan ke pihak-pihak departemen seperti departemen lingkungan hidup, ke kementerian dalam negeri dan lainnya. "Kita sudah ke sana untuk menjelaskan manfaat Perda itu, tapi mungkin ya mereka juga manusia jadi bisa saja terpengaruh, namun kita terus berusaha agar Perda tidak dicoret, karena saat ini banyak Perda yang akan dihapus atau dicoret, “Ungkapnya.

Djohar menerangkan, bahwa banyak pihak yang berupaya berbagai cara pula agar Perda larangan tambang batubara itu dicoret, “Memang banyak investor yang mengincar eksploitasi tambang batubara di Prabumulih, namun terganjal perda yang sengaja kita buat, karena kita ingin di Prabumulih ini penambangan batubara tidak dilakukan, “Bebernya.

Sementara itu Walikota Prabumulih menegaskan bahwa pihaknya tidak mengizinkan adanya tambang batubara di Prabumulih, “Karena dampak yang ditimbulkan karena penambangan itu, yang mana alam menjadi rusak setelah penambangan dilakukan, kawasan perkebunan tidak bisa dilakukan lagi karena lahan akan habis dijadikan kawasan tambang, dan memang Kita terus mendapat tekanan, namun tekat kita tidak akan membiarkan penambangan batubara di Prabumulih karena dampaknya tidak baik, "Tandasnya.

Ditambahkannya, pertimbangan akan lingkungan itulah yang mendasari pihaknya bersama DPRD Prabumulih membuatkan kawasan bebas tambang batubara bagi Prabumulih lewat adanya perda RTRW yang mencakup hal itu, "Kita membuat Perda larangan batubara di Prabumulih untuk memberikan warisan kepada anak cucu lingkungan yang sehat dan tidak rusak, jika lahan dijadikan tambang batubara maka Prabumulih yang memiliki luas wilayah yang kecil akan hancur, gersang, panas dan lingkungan akan rusak, “Pungkasnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.