Header Ads

Diduga PT. PGU Tak Patuhi Amdal

MUARA ENIM, SS - PT. Pacifik Global Utama (PT. PGU) yang berada di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim diduga tak mematuhi dokumen resmi analisis masalah dampak lingkungan(AMDAL) yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Hal ini pula berdampak atas aktifitas penambangan perusahaan yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan umum dan tepat berada di pemukiman padat penduduk di desa tersebut.

Zainal(45), warga setempat kepada wartawan koran ini, kemarin(25/1) mengatakan bahwa semenjak beroperasi PT. Pacifik Global Utama diduga tak mematuhi dokumen amdal yang dibuat tim Pemkab Muara Enim dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Hal ini, kata dia, terlihat dari operasional penambangan yang berada di lingkungan padat penduduk.

“Padahal aktifitas penambangan perusahaan seharusnya tak kurang 500 meter dari pemukiman penduduk. Ini malahan pagar perusahaan berbatasan dengan perumahan penduduk, tak kurang hanya 50 meter saja. Aktifitas alat berat juga terdengar,” ungkapnya.

Dikatakan Zainal, selain dampak kebisingan, aktifitas perusahaan juga berdampak adanya debu aktifitas penambangan yang masuk ke rumah-rumah penduduk sekitar. Masalah lainnya, kata Zainal, adalah pemanfaatan jalan umum sebagai moda transportasi pengangkutan batubara dari tambang melalui jalan lintas provinsi menuju Lampung.

“Ini jelas-jelas pelanggaran. Apakah perusahaan sudah memiliki izin Gubernur dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk angkutan transportasi antar Kabupaten dan Provinsi ini,” jelas dia.

Bila dikaji lebih dalam, kata Zainal, dampak penambangan batubara oleh PT. Pacifik Global Utama tersebut lebih banyak bermasalah. Untuk itu, sebagai warga setempat dirinya meminta agar pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim mengkaji ulang izin amdal yang dikeluarkan, bahkan bila memungkinkan untuk dicabut.

“Kalau sudah terlanjur dikeluarkan, kita meminta agar izin amdalnya dicabut saja karena diduga tak sesuai izin amdal yang diberikan. Yang jadi pertanyaaan kami, kenapa Izin Usaha Penambangan(IUP) PT. PGU yang demikian luas, akan tetapi harus menambang di kawasan padat penduduk,” tambahnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Ir. Zulkarnain Bachtiar, MT dikonfirmasi membenarkan adanya aktifitas perusahaan PT. PGU di lokasi tersebut. Dikatakan Zulkarnain, secara aturan jika perusahaan tidak menimbulkan keresahan atas aktifitas penambangan itu diperbolehkan saja.

Terkait masalah stockfile batubara milik PT. PGU yang berada di pinggir jalan, kata dia, pernah dibahas bersama-sama antara pihak perusahaan, BLH Kabupaten Muara Enim dan DPRD Muara Enim. Dari hasil pembahasan, jelasnya, pihak perusahaan bersedia memindahkan stockfile batubara agar jauh dari jalan umum.

“Dokumen amdalnya ada. Kalaupun ada komplain masyarakat itu sah-sah saja, sebab mereka yang berada dekat lokasi penambangan itu dan berdampak langsung bagi mereka. Intinya selagi aktifitas perusahaan tidak merugikan masyarakat itu boleh saja karena lokasi itu masuk IUP perusahaan, akan tetapi bila bermasalah dan ada komplain masyarakat, maka perusahaan setempat wajib memfasilitasinya,” pungkas Zul.

Sementara itu, Direktur Operasional PT. Pacifik Global Utama, Amrul Indra dikonfirmasi mengatakan bahwa PT. PGU saat ini sudah mematuhi dokumen amdal dan beberapa aturan pertambangan lainnya. Dia membenarkan jika permasalahan tersebut sempat diangkat dan dirapatkan bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan dari hasil rapat itu merekomendasikan agar PT. PGU memindahkan stockfile batubara yang berada di pinggir jalan. “Sudah kita patuhi dan sudah kita pindahkan jaraknya sudah 1 kilometer dari jalan umum,” ungkap Amrul.

Dikatakan dia, terkait permasalahan masyarakat dan keluhan yang disampaikan akibat debu, PT. PGU sudah memediasi pertemuan dan melaksanakan penyiraman di area pemukiman yang terkena dampak pertambangan.

Sementara untuk transporter batubara, diakui Amrul, jika PT. PGU merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Penambangan(IUP), walaupun memiliki izin angkutan dan izin eksplorasi, namun hanya melaksanakan izin eksplorasi saja dan tidak melakukan pengangkutan batubara yang ditambang perusahaan.

“Yang melakukan pengangkutan adalah transportir angkutan batubara yang perusahaannya berbeda. PT. PGU hanya memproduksi dan menjual batubara saja, untuk jasa angkutan ada transportir yang mengangkut batubara yang mereka beli di kita(PT. PGU,red),” tukas dia. (LEX)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.