Header Ads

KPU Beri Pembekalan Cara Kerja PPK dan PPS

LAHAT, SS - Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat dengan anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Merapi Barat dan Selatan dipantau serius pihak Panwaslucam.

Dalam Raker yang digelar di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Jum'at (17 /11) tidak hanya pembekalan kesiapan menjelang Pemilukada yang diberikan melainkan para anggota PPK dan PPS diberi pelatihan tentang cara pembentukan sekretarian dan pengolahan anggaran kerja.

Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat Sepsata Andrian SE melalui Ketua Panwascam Merapi Barat Eva Metrianie SE mengatakan, pengawasan Raker KPU dan PPK serta PPS merupakan salah satu tugas Panwascam karenanya jalannya Raker harus benar-benar dipantau apakah para peserta yang hadir benar-benar sesuai dengan data yang ada.

"Alhandulilah untuk PPK dan PPS Kecamatan Merapi Barat semuanya hadir dan sesuai data yang ada. Raker ini sangat bagus diikuti para peserta agar tidak terjadi miscomunikasi dalam melaksanakan tugas," ujarnya didampingi Divisi Pengawasan Feri dan Divisi Pelanggaran Parman SPd.

Dijelaskannya, untuk pengawasan akan terus dilakukan pada semua tahapan Pilkada dan Pilgub. Untuk agenda terdekat adalah data tentang calon perseorangan sehingga pihak Panwaslucam akan ikut mensinkronkan data yang ada apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.

“Materi yang disampaikan nara sumber dari KPU sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bekal untuk melaksanakan tugas dilapangan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap kinerja anggota Panwaslucam," imbuhnya didampingi Anggota Panwascam Merapi Timur dan Selatan.

Ketua KPU Lahat Syamsurizal Nuzir SE melalui Komisioner Jalaludin SE menuturkan, para peserta yang hadir dalam Raker berjumlah 141 peserta dari tiga kecamatan yakni Merapi Barat, timur dan selatan. Pelatihan yang diberikan dapat dijadikan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya karena para anggota PPK dan PPS memiliki kewenangan khususnya dalan mengelola anggaran dikecamatan masing-masing.

"Yang pasti dalam organisasi harus memiliki tanggung jawab serta bekerja bersama dan jangan menganggap profesi PPK dan PPS adalah bekerja yang kemudian menerima gaji sedangkan tanggung jawab adalah tugas ketua. Harus digaris bawahi jika memakai aset negara seperti kantor dan fasilitas maka KPU tidak akan mengeluarkan anggarannya," pungkasnya.(Fr)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.