Header Ads

Tegaskan Netral, Panwaslu Warning Anggota PPK/PPS Rangkap Jabatan

LAHAT, SS - Pasca dilantiknya sebanyak 110 orang petugas Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) untuk Pilbup Lahat dan Pilgub Sumsel beberapa waktu lalu, membuat Panwaslu Lahat memberikan imbauan bagi oknum petugas PPK yang memiliki profesi ganda khususnya tercatat sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH) dan Petugas Pendamping Desa (PPD). Panwaslu akan memberikan sanksi tegas jika dari pengawasan yang dilakukan terbukti ada anggota PPK/PPS yang merangkap jabatan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat Sepsata Andrian SE mengatakan, bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh petugas PPK dan PPS tidak dibenarkan karenanya hal ini akan benar'benar dipantau dilapangan. Saat ini Panwaslu mengimbau kepada seluruh anggota Panwascam terpilih untuk segera bertugas mengawasi aktivitas khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

"Jika ada petugas PPK atau PPS yang rangkap jabatan sebagai anggota PKH/PPD maka kami imbau untuk segera memilih salah satu karena jelas akan ada sanksi dan ini merupakan salah satu tugas Panwaslu untuk melakukan pengawasan," ujarnya.

Selain itu, Panwaslu juga mengimbau kepada setiap anggota PPK, PPS atau Panwascam yang masih tercatat sebagai anggota salah satu Partai Politik (Parpol) juga untuk dapat segera mengundurkan diri.

"Panwaslu akan bersikap netral dan siap melakukan pengawasan demi jalannya pelaksanaan Pilbup, Pilgug, Pileg, DPD, dan Pilpres secara demokrasi dan siap menerima serta menindak laporan tentang kecurangan yang terjadi," imbuhnya.

Ansyori (54) aktivis di Kabupaten Lahat menuturkan, bahwa sangat mendukung apa yang dilakukan Panwaslu untuk menegakkan demokrasi dan menindak pelanggaran selama Pilkada dan Pilgub. Karenanya, pihaknya berharap agar jalannya Pilkada Lahat dan Pilgub Sumsel berjalan dengan kondusif, apalagi sangat jelas dalam UU No.15 tahun 2011 pasal 85 huruf K dijelaskan setiap anggota Panwaslu baik tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan tidak boleh merangkap tugas sebagai pengelola Bumdes, perangkat desa, BPD, anggota/pengurus Parpol, Petugas Pendamping Desa (PKH).

"Kami akan mendukung Panwaslu dan siap memberikan laporan pelanggaran yang dilakukan oknum untuk mencederai demokrasi," pungkasnya.(Fr)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.