Header Ads

Bupati Serahkan DIPA 2018 Kepada Satuan Kerja di Lambar

LAMPUNGBARAT, SS - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 bagi dinas instansi dan satuan kerja instansi vertikal se-Kabupaten Lampung Barat digelar di Aula KPPN Liwa Kamis, (28/12/2017).

Acara itu dihadiri oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Kepala BPKD Lambar Ir. Okmal, Kapolres Lambar AKBP Tri Suhartanto SIK, Kepala Kementrian Agama Pesisir Barat Khobiransyah, Sekretaris KPU Lampung Barat Munandar SSos MM dan undangan lainnya.

Pada acara tersebut dilaksanakan juga penyerahan Daftar Alokasi Transfer dan dana desa kepada Kepala BPKD Kabupaten Lambar dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 secara simbolis kepada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Liwa oleh Bupati Lambar. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas kepala KPPN Liwa dengan Kepala BPKD Lambar, Polres Lambar, Kementrian Agama Kabupaten Lambar, Kejari Liwa, KPU Lambar dan KPU Pesibar.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ini sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Lampung Barat ini. Untuk itu DIPA ini sebagai pedoman dan acuan mengenai anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selanjutnya penyerahan DIPA yang dilakukan pada hari ini diserahkan sebelum tahun anggaran 2018 dimulai.  Hal ini dilakukan dengan maksud agar sejak pertama hari kerja tahun 2018 mendatang, Diharapkan seluruh satuan kerja dapat memulai kegiatan diOPDnya masing-masing untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

“28 Desember 2017 di Kabupaten Lampung Barat akan diserahkan kepada OPD di Lingkungan Pemkab Lambar. Untuk itu saya berpesan untuk menjalankan pelaksanaan anggaran DIPA di maksud dengan secara  efektif dan tepat sasaran sehingga apa yang menjadi program akan terlaksana dengan baik serta segera mempercepat dalam proses penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan, sehingga dapat langsung bekerja sesuai dokumen penganggaran yang sudah disahkan,” jelasnya.

DIPA pada hari ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah agar pembangunan berlangsung makin cepat, makin merata dan berkeadilan sehingga masyarakat Lambar dapat merasakannya secara langsung.

Sementara itu dalam laporannya Kepala KPPN Liwa Dani Ramdani menyampaikan, pada tanggal 8 Desember 2017 lalu bertempat di Istana Kepresidenan di Bogor telah berlangsung penyerahan DIPA Induk tahun 2018 oleh Presiden RI kepada para Menteri atau pimpinan lembaga dan para Gubernur.

Selanjutnya untuk di Lampung Gubernur Lampung telah melangsungkan Penyerahan DIPA kepada seluruh Bupati atau Walikota dilingkup Provinsi Lampung pada tanggal 18 Desember 2017 di Bandar Lampung.

“Bapak Gubernur mengharapkan agar penyerahan DIPA dapat diserahkan secepatnya kepada Satker Kementrian atau lembaga, tentunya dengan penyerahan lebih awal maka diharapkan proses pelaksanaan anggaran dilaksanakan lebih awal ditahun 2018,” terangnya.

Kemudian berkenaan dengan DIPA yang diserahkan pada hari ini, bahwa Pagu DIPA untuk satuan kerja di Kabupaten Lambar berjumlah sebesar Rp 138,8 M sedangkan pagu DIPA untuk satuan kerja di Kabupaten Lambar Pesisir Barat Rp 54,3 Milyar sehingga pagu DIPA satuan kerja yang akan disalurkan oleh KPPN Liwa berjumlah sebesar Rp 193,19 Milyar.

Selain dalam rangka meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan public daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Maka pemerintah telah mengalokasikan belanja transfer ke daerah dan dana desa untuk Kabupaten Lambar jumlah alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2018 berjumlah sebesar 986,07 M dengan rincian Dana Aloasi Umum 521,74 M, Dana Bagi Hasil 22,88 M, Dana Insentif Daerah 16,75 M.DAK Non Fisik 85,24 M, DAK Fisik 227,38 M, Dana Desa 112,06.

“Tak kalah pentingnya kami mengharapkan kepada semua satker agar menyetor sisa uang persendian paling lambat besok tangga 29 Desember 2017 dan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu sehingga kita dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan kualifikasi optimal sebagaimana LKPP tahun anggaran 2016 yang mendapatkan opini WTP,” tandasnya.(Yogi-Humas Lambar)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.