Header Ads

Pemkab Lambar Gelar Sosialisasi Saber Pungli

LAMPUNG BARAT, SS - Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Tahun 2017 yang di gelar oleh Inspektorat Kabupaten Lambar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lambar Rabu, 27 Desember 2017.

Acara yang di buka oleh Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir SH dan dihadiri oleh Pasi Intel Kodim 0422 Lambar Kapten CKU Geri Heriyadi, Wakapolres Kompol  Sukandar SH, dan OPD serta Seluruhh Satgas Saber Pungli Kabupaten Lambar dan peserta sosialisasi sebanyak 100 orang.

Dalam sambutannya Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir SH menyampaikan, sosialisasi saber pungli merupakan langkah awal komitmen Pemkab Lambar untuk menciptakan good government dan clean government, sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden RI dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli.

“Seperti kita ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan pelayanan publik mulai dari pengurusan akte kelahiran, pembuatan KTP dan KK, masuk sekolah, biaya sekolah, pengurusan SIM, STNK, tarif parkir dan restribusi, bursa kerja, nikah, jabatan, pensiun sampai kematian. Kesemuanya itu adalah pelayanan publik. Pungli adalah sebuah pelanggaran hukum dan mengganggu dalam proses pembangunan, karena itu secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah itu semua dengan melaporkan oknum yang melakukan,” ujarnya.

Terus masih adanya keraguan dan ketidaktahuan petugas dilapangan baik ASN maupun bukan ASN, tentang pengertian pungli, sehingga mereka tidak sadar, apabila yang mereka lakukan adalah termasuk pungli, mereka dapat ditangkap dan dapat dijerat dengan uu pungli. Karena itu dikesempatan inilah kita dapat memahami sebetulnya tentang apa itu pungli, dengan menghadirkan nara sumber dari UPP saber pungli Kabupaten Lampung Barat, baik kriterianya maupun sanksi dan hukuman yang dapat kita terima.

Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli, Kabupaten Lampung Barat telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli pada tanggal 11 Januari 2017 yang diketuai oleh Wakapolres Kabupaten Lampung Barat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi serta mempunyai kewenangan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data informasi yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar. Kemudian juga melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik serta melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.

“Dengan tugas dan wewenang itu, Satgas Saber Pungli harus sangat terbuka terhadap laporan yang ada dari masyarakat dan terbuka terhadap masukan serta keterlibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas saber pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif dalam memberikan informasi dan laporan,” jelasnya.

Terus untuk mendukung keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah dalam hal ini Satgas Saber Pungli harus menyediakan tempat khusus dan juga melalui sms center satgas bagi masyarakat dalam hal melaporkan segala bentuk pungli yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya kepada satgas saber pungli yang dibentuk ini, karena pembentukan satgas saber pungli bertujuan untuk menghilangkan praktik pungli yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diperlukan adanya daya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelakunya.

Terakhir dengan adanya satgas saber pungli Kabupaten Lampung Barat yang telah kita bentuk di awal tahun 2017, agar berupaya untuk mendeteksi terhadap aktivitas pungli yang dilakukan oleh ASN maupun bukan ASN dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dan sampai bulan Desember ini, kita belum mendapat laporan tentang aktivitas pungli di Kabupaten Lampung Barat.

Sementara itu, dalam laporannya Sekretaris Inspektorat Irvan Leonardo menyampaikan, berdasarkan Hukum UU No 28 tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan Nepotisme. UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemda. Perpres No 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Keputusan Bupati Lambar No B/65/KPTS/II/2017 tentang pembentukan unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Kemudian maksud dan tujuan diselengarakanya sosialisasi sapu bersih pungutan liar adalah untuk memberikan pemahaman yang baik kepada aparatur yang menangani pelayanan kepada masyarakat tetang sapu bersih pungutan liar sebagai upaya  pemberantasan pungli secara tegas terpadu efektif dan menimbulkan efek jera. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan disiplin optimal, bersih dan berwibawa dengan komitmen untuk stop pungli, berantas pungli, jauh pungli, malu pungli dan tentunya agar masyarakat memahami bahwa pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, materi sosilisasi meliputi pencegahan  dan pemberantasan  pungutan liar yang akan disampaikan oleh Wakapolres Lambar selaku Ketua Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Kabupaten Lambar.(Yogi-Humas Lambar)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.