Header Ads

Pemkab Muaraenim Adakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2018

MUARA ENIM, SS - Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 yang berlangsung selama empat hari dimulai Senin hingga Kamis (12-16/03/2018) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Muara Enim.

Acara yang digelar dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang dibuka langsung oleh Bupati Muaraenim H Muzakir Sai Sohar juga turut dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Muara Enim dan Anggota DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati Muara Enim mengatakan, bahwa Forum Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyelaraskan antara usulan masyarakat melalui hasil Musrenbang Kecamatan dan Desa sebagai proses perencanaan bottom up, pokok pikiran Legislatif melalui laporan hasil reses DPRD Muara Enim dan rencana program serta kegiatan yang diusulkan masing-masing OPD. Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi serta nasional sebagai proses perencanaan top down.

"Output dari Forum Perangkat Daerah ini adalah rancangan RKPD tahun 2019, sebagai penyempurnaan dari rancangan awal RKPD Kabupaten Muaraenim tahun 2019 yang telah disusun sebagai proses perencanaan teknokratik," kata Muzakir.

Hal ini, papar Muzakir, merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama, sehingga apa yang kita programkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat membahas rencana program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, sehingga output akhir perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, semakin aspiratif dan akomodatif sebagaimana harapan seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Bupati juga menyampaikan, untuk menyusun RKPD yang bersifat aspiratif, tentunya diperlukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Selain sebagai wujud konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan itu juga sebagai bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Muara Enim tahun 2018 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Rencana Pembangunan tahun 2019, ungkap Muzakir mengangkat tema “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Rencana Pembangunan itu dengan rancangan prioritas pada pembangunan sumberdaya manusia, difokuskan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian, difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan sektor unggulan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Rancangan RKPD 2019, Bupati memberikan kebijakan khusus. Diantaranya, dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan tahun 2019 agar mempedomani kebijakan money follow program yaitu kebijakan penganggaran yang berbasis pada prioritas pembangunan daerah dan nasional.

"Selanjutnya mempertimbangkan tiga dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan serta memperhatikan kondisi perlu untuk memastikan agar pembangunan dapat berlangsung," tambahnya.

Selain itu, dirinya juga meminta dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar dilakukan dengan pendekatan THIS, yaitu Tematik, Holistik, lntegratif, dan Spasial dengan memperhatikan seluruh dimensi yang ada. Juga dalam percepatan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muaraenim, diharapkan semua Perangkat Daerah terkait dapat menyusun program yang tepat sasaran dan tepat guna, sehingga target penurunan angka kemiskinan dapat dicapai. Khusus dalam penetapan sasaran kegiatan pembangunan agar mengacu pada Basis Data Terpadu yang diterbitkan oleh TNP2K Pusat dan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

"Perlu upaya maksimal dalam peningkatan kualitas pembangunan di perdesaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa melalui kemitraan atau kerjasama antar desa sehingga, dapat dilakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dan memberikan perhatian khusus dalam penyusunan program dan alokasi anggaran yang cukup, khususnya dalam pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan antisipasi bencana dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangguh Bencana," lanjutnya.

Bupati juga berpesan agar OPD perlu mengoptimalkan kembali program penguatan kapasitas kecamatan secara lebih terarah, efisien dan sesuai kemampuan anggaran.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan Target Indikator Makro yang sudah disepakati dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Laju pertumbuhan ekonomi 5,5 - 5-8 persen; lndeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,4 - 69.6 perseb; Tingkat Pengangguran Terbuka 2,0 -3,0 persen; dan Persentase Penduduk Miskin 12,7 -12,9 persen.

"Saya berharap penyusunan alokasi anggaran dalam program prioritas tahun 2019 dilakukan secara proporsional, sesuai ketersediaan anggaran serta dapat mencapai Target Indikator Mikro yang telah kita sepakati," pungkas Muzakir.(ADV/KLT)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.