Header Ads

Bupati Muara Enim Buka Musrenbang RKPD Tahun 2019

MUARA ENIM, SS – Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 di Ballroom Hotel Grand Zuri, Senin (02/04/2018).

Acara yang dibuka oleh Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar itu dihadiri oleh Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bapeda Sumsel diwakili oleh Kabid Infrastruktur dan Pemgembangan Kewilayahan Hendrian Achmad, narasumber dari Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya H Didik Susetyo, Kepala BPS Sumsel Yos Rusdiansyah, ormas, OKP dan organisasi agama serta perwakilan dari institusi pendidikan.

Bupati Muara Enim dalam sambutannya menyampaikan, bahwa ada empat prioritas pembangunan yang ditekankan pada Musrenbang itu, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian, tata kelola pemerintah yang baik serta ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Prioritas pembangunan itu akan menjadi pedoman dalam merencanakan APBD guna melaksanakan kegiatan pada tahun 2019 mendatang," ujar Bupati sebelum membuka kegiatan Musrenbang.

Bupati juga menyampaikan, jumlah usulan belanja pembangunan atau belanja langsung yang berasal dari Musrenbang Kecamatan dan hasil reses DPRD, serta RKPD mencapai 2.548 usulan kegiatan untuk tahun 2019 dengan nilai usulan Rp. 2,6 triliun. Usulan itu kemudian diverifikasi dan dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tanggal 12 - 16 Maret 2018 menjadi 434 program, 2.474 kegiatan dengan nilai usulan lebih dari Rp 1,6 triliun.

Sementara estimasi R-APBD tahun 2019, lanjut Bupati sebesar Rp 1,9 triliun. Dari rencana pendapatan itu, alokasi anggaran belanja langsung diproyeksikan berkisar Rp 0,9 triliun dan belanja tidak langsung Rp 1,0 triliun, sehingga tidak dapat membiayai semua usulan.

"Namun usulan yang tidak dapat dibiayai dana APBD akan ditawarkan kepada BUMN/BUMS melalui Forum CSR-PKBL  untuk dibiayai melalui dana CSR-PKBL atau yang kita sebut RKPD Non APBD tahun 2019," tambah Bupati.

Bupati juga menjelaskan, jika APBD bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Untuk itu, dirinya meminta kepala OPD untuk aktif agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat dialokasikan lebih besar ke Kabupaten Muara Enim di tahun 2019.

"Kita harus memanfaatkan dana yang ada dan kita juga harus memberikan suport terhadap stick holder yang selama ini telah turut membantu guna untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Muaraenim," jelas Bupati sembari mengetuk Palu tanda dibukanya kegiatan Musrenbang.

Sementara itu, Kepala Bappeda Muaraenim H Abdul Nadjib mengatakan empat program prioritas RKPD 2019, telah mengacu pada program provinsi dan nasional serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Muaraenim tahun 2005–2025. Dirinya mengungkapkan, Kabupaten Muaraenim juga memiliki RKPD Non APBD yang kegiatannya ditawakan kepada dunia usaha dan dibiayai oleh BUMN/BUMS.

"RPBD Non APBD ini sudah berjalan selama empat tahun. Dan ini bisa menjadi contoh bagi Kabupaten/kota lainnya," pungkasnya.(ADV/KLT)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.