Header Ads

Kades dan Perangkat Desa Ikuti Bimtek Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan 2018

MUARA ENIM, SS - Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan tahun 2018 yang terdiri dari 26 desa. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Tanjung Agung.

Hadir sebagai narasumber acara pelatihan bimtek yaitu perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim, perwakikan Inspektorat, Kepolisian Resor Muara Enim yang diwakili Polsek Tanjung Agung, perwakilan Dinas Pemdes serta perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, bendahara desa serta Sispedes (Sistim Keuangan Desa), Kamis (26/4).

"Kita adakan pelatihan bimtek fasilitas pelaksaan pembangunan perdesaan supaya ada kesadaran setiap kepala desa untuk mengelola dana desa dengan baik agar terhindar dari sentuhan hukum," ujar Kasi PMD Kecamatan Tanjung Agung Efendi.

Ditambahkan juga oleh Camat Tanjung Agung Drs Saprioma MSi yang mengatakan, bimtek ini bertujuan agar para peserta dari setiap desa yang belum paham atau mengerti terhadap aturan atau undang-undang dapat mengerti.

"Setiap tahun kita laksanakan, untuk mengingatkan tentang pembangunan perdesaan yang bersadarkan aturan. Jangan sampai kegiatan ini kita laksanakan setiap tahunnya, tapi masih saja ada yang belum paham terhadap aturan. Jangan sampai hal tersebut terjadi," ujar Saprioma.

Lebih lanjut Saprioma mengatakan, pentingnya acara ini kita laksanakan untuk mengingatkan kepada kepala desa, bendahara dan operatur setiap pembangunan perdesaan berupa fisik maupun non fisik harus tertib dan benar.

"Harus diniatkan dalam hati masing-masing untuk berbuat tertib dan benar dalam setiap pembangunan didesa. Kalu tidak diniatkan, maka akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan yang lebih penting lagi, seluruh perangkat desa harus bekerja sama dengan baik. Agar terciptanya perangkat desa yang baik dan benar," harap Saprioma.

Sementara itu, narasumber dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Antoni Zulkarnain SE dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa jangan sampai ada desa yang terkena kasus karena tidak paham terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku tentang dana desa.

“Banyak temuan kami di lapangan, ketika dana desa cair dari bank seharusnya masuk ke rekening bendahara, ini malah masuk ke rekening pribadi kades. Hal tersebut sudah termasuk melanggar aturan. Seharusnya uang tersebut jangan dipindahkan tetap pada bendahara desa,” ujar Antoni.

Lebih lanjut Antoni mengatakan, gunakanlah peran perangkat desa dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Baik kades, bendahara, sekdes, TPK dan lainnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kerena kades dan perangkat tidak ada kerja sama.


“Sekecil apapun bangunan fisik maupun sedikit adminitrasinya harus diketahui semua perangkat. Agar perangkat desa dan kepala desa dapat bekerja sama dengan baik dalam setiap pembangunan di desa masing-masing,” lanjut Antoni.(KLT)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.