Header Ads

Bawaslu Tidak Dapat Memproses Dugaan Money Politik Karena Minimnya Sebaran

PALEMBANG, SS - Aksi demo yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon Bupati Lahat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel guna menuntut dilakukannya Pilkada ulang karena telah terjadinya dugaan Money Politik nampaknya akan bertepuk sebelah tangan.

Pasalnya, Bawaslu tidak dapat memproses aspirasi tersebut disebabkan unsur-unsur untuk menetapkan Pilkada ulang belum terpenuhi.

"Karena masih minimnya bukti sebaran dugaan money politik jadi pihaknya belum dapat memproses laporan penemuan dugaan money politik sebagaimana yang disampaikan mereka," tegas Ketua Bawaslu melalui Komisioner Bawaslu Divisi Penanganan dan Pelanggaran Iwan Ardiansyah.

Dia menjelaskan, dari laporan yang diterima pihaknya hanya sekitar 19 atau 20 orang yang terlibat money politic. Namun itu hanya terjadi di 10 kecamatan. Sebarannya tidak cukup 50 persen di Kabupaten Lahat," bebernya.

Untuk itu lanjut Iwan, pihaknya belum dapat memproses pengaduan money politik sebagaimana yang disampaikan pendukung Paslon Bupati Lahat pasca Pilkada Lahat tersebut.

"Karena minimnya sebaran inilah, maka hingga sekarang Bawaslu ataupun pihak yang berkompenten belum melakukan tindakan sebagaimana harapan para pendemo," ungkapnya.

Sementara itu, aksi demo yang dilakukan pendukung Paslon Bupati Lahat meminta kepada pihak Banwaslu Provinsi untuk dapat mendiskualifikasi kepada pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran money politik.

“Kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Politik Uang (GARPU), Gerakan Rakyat Anti Money Politik (GRAMP) dan Aliansi Kelompok Cipayung Lahat, sangat menentang praktik politik uang yang telah dilakukan oleh Paslon Cik Ujang dan Haryanto pada pemilukada Kabupaten Lahat 2018,” ungkap koordinator aksi demo.(Fry)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.