Header Ads

PT Artha Prigel Tolak Lakukan Pengukuran Lahan 180,36 Hektare yang Menjadi Sengketa

* Pemkab Pertanyakan HGU PT. Artha Prigel yang Habis Tahun 2041

LAHAT, SS - Menaggapi tuntutan masayarakat Desa Pagar Baru Kecamatan Pulau Pinang Lahat yang beberapa hari yang lalu menggelar aksi unjuk rasa sengketa lahan dengan PT. Artha Prigel terkait Lahan seluas 180,36 hektar yang mereka akui adalah milik mereka, membuat Pemkab Lahat bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak PT. Artha Prigel mengadakan mediasi di Ruang Off Room.

Dalam rapat tersebut, Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Assisten II Suhidin menyarankan agar permasalahan ini segera di tuntaskan. Menurutnya, Pemkab Lahat disini sebagai mediator antara warga Desa Pagar Batu dan pihak PT. Artha Prigel.

"Yang menjadi permasalahan bagi warga adalah HGU tersebut baru dikeluarkan pihak Kementerian Pertanahan pada tahun 2006 sedangkan Pihak PT. Artha Prigel pada tahun 1993 telah menggarap lahan tersebut artinya izin berlaku telah habis pada tahun 2018 lalu," terangnya.

Maka dirinya menyarankan agar pihak BPN dan PT. Artha Prigel beserta warga mengadakan pengukuran lahan yang selama ini diakui masyarakat Desa Pagar Batu seluas 180,36 hektar tersebut agar diketahui batas-batasnya.

"Nah sekarang lahan sudah di gusur dan telah peremajaan lagi bibit sawit yang baru, wajar kalau masyarakat menduga uzin HGU telah habis 2018 lalu, bukan tahun 2041 yang akan datang," tegas Suhidin.

Menanggapi opsi yang diajukan pihak Pemkab Lahat untuk melakukan pengukuran lahan yang disengketakan, pihak PT. Artha Prigel melalui Julius selaku Humas keberatan, karena menurutnya ada beberapa pertimbangan diantaranya mereka telah memiliki izin penggarapan lahan seluas 2000 hektar itu, dan baru di garap sebanyak 1700 hektar.

"Kami menolak jika harus melakukan pengukuran lahan, anggarannya dari mana, lagian kami punya izin penggarapan lahan," ujar Julius.

Sementara, pihak BPN Lahat, Herman mengutarakan, walaupun HGU nya telah habis, masyarakat tidak bisa serta merta mengambil lahan tersebut. Ada mekanismenya tetapi harus dikembalikan ke negara dan kembali ke Pemda setempat.

"Itu ada mekanismenya, masyarakat tidak bisa langsung memiliki lahan itu dan kenapa baru 2006 keluar HGU nya, karena lahan tersebut harus Clear and Clin artinya lahan tersebut tidak ada lagi masalah," terang Herman.

Herman juga meminta kepada masyarakat agar menunjukan surat-surat sah atas kepemilikan lahan 180,36 hektar itu, agar nanti jika diadakan pertemuan dengan masyarakat kita tinggal cocokan saja apakah lahan benar milik masyarakat atau sudah diganti rugi oleh perusahaan," tandasnya.(Fry)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.