Header Ads

Bahas LKPJ Bupati PALI 2018, DPRD Gelar Rapat Paripurna ke-IV

PALI, SS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna ke-IV dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati PALI tahun 2018, Senin (08/04/2019).

Selain dihadiri oleh 17 anggota dari 25 Anggota DPRD PALI, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Bupati PALI serta sejumlah Kepala OPD dan FKPD dilingkungan Pemkab PALI.

Dalam penyampaian hasil kerja Pansus, Edi Eka Puryadi menyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten PALI telah banyak mencapai apa yang telah dilaksanakan, tetapi ada juga yang masih belum dilakukan.

Secara umum Pansus memandang pembangunan di PALI menujukan peningkatan dan Pansus menyarankan agar terus ditingkatkan lagi.

Untuk kekurangannya merupakan tugas DPRD dengan terus memberikan dorongan terhadap pemerintah agar menyelesaikan program yang belum dikerjakannya.

Ada beberapa masukan Pansus terhadap kinerja OPD dilingkungan Pemkab PALI, antara lain, Pansus mendorong Dinas Pendidikan untuk membuat sarana fisik secara bertahap agar gedung-gedung sekolah dilengkapi sarananya supaya siswa bisa bersaing dan berkualitas.

Untuk Bappeda, Pansus menginginkan  agar informasi yang disampaikan pada masyarakat melalui Musrenbang supaya valid dan dijelaskan ke masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah sebelum pelaksanaannya.

Masukan untuk Dinkes dalam pembangunan sarana fisik Pansus menyarankan agar merencanakan secara matang kegiatan pembangunan fisik supaya pelaksanaan pembangunan sesuai jadwal perencanaan.

Setelah penyampaian laporan hasil kerja Pansus, rapat paripurna sempat diskor beberapa saat dan kembali dilanjutkan setelah seluruh anggota dewan yang hadir melakukan rapat internal.

Selanjutnya Pimpinan Paripurna, Drs H Soemarjono menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap Pemkab PALI yakni, catatan-catatan berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2018 agar dilakukan perbaikan.

Rekomendasi tersebut antara lain untuk Pengelolaan kepegawaian agar penempatan pejabat esselon II dan III, harus diperhatikan masa tugasnya. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada suatu pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan lagi.

Untuk OPD Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan agar tidak sekedar lakukan kegiatan pembinaan, tetapi pemberian contoh yang nyata sehingga masyarakat bisa melihat hasil kerja OPD bersangkutan.

Kemudian peningkatan fungsi OPD yang ada, terutama fungsi Kominfo dan pengelolaan keuangan untuk memperhatikan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, sehingga meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Bupati PALI Heri Amalindo apresiasi dan ucapkan  penghargaan terhadap DPRD PALI yang telah membahas LKPJ dan telah memberikan rekomendasi, yang merupakan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan.

"Ini menunjukan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Rekomendasi yang diberikan DPRD tentang penempatan pejabat esselon II dan III, kami telah lakukan tahapan dan lelang jabatan. Kami inginkan tidak ada rotasi atau mutasi. Namun rotasi kita lakukan, karena ada pejabat tidak loyal terhadap atasan. Untuk itu, kami mengajak seluruh ASN di PALI mari bersama-sama membangun PALI," ujar Bupati.

Terkait rekomendasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, Bupati akui sempat darah tinggi mengawasi pelaksanaan pengecoran jalan tetapi pengawas tidak ada dilapangan.

Selanjutnya peningkatan fungsi Kominfo, Bupati PALI menyatakan bahwa di jaman digital ini, pemerintah bakal meluncurkan Wi-Fi gratis dibeberapa titik di lima kecamatan.

"Dalam waktu dekat ini kami akan melaunching Wi-Fi gratis di Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal dan Wi-Fi gratis bakal dipasang dibeberapa titik di lima kecamatan agar anak-anak kita tidak tertinggal dibidang IT," pungkasnya.(Adv/Dedi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.